Uncategorized

Menggagas Alternatif Penyelesaian Konflik di Aceh

Menggagas Alternatif Penyelesaian Konflik di Aceh

Oleh : Zahlul Pasha

(Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, dan

pegiat pada Forum Lingkar Pena Banda Aceh)

 

Konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan bersumber pada keinginan manusia, baik dalam perbedaan pendapat, persaingan dan permusuhan. Dalam lingkup yang lebih luas, konflik lahir lewat pertentangan yang terjadi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain atau dalam skala yang lebih luas adalah dengan negara (interpersonal conflict). Konflik ini bila tidak ditangani akan melahirkan efek jangka panjang, terutama kerugian materil dan non-materil.

Di Indonesia, konflik interpersonal pernah menemukan tempatnya, salah satunya terjadi di Aceh. Lewat agenda operasi militer pada tahun 1989-1998, Aceh kala itu ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan tujuan memberantas pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sejak saat itu kondisi kehidupan masyarakat Aceh berubah drastis. Prajurit keamanan dikirim dan ditempatkan pada berbagai posko di kampung-kampung dengan perintah menumpas pasukan GAM yang oleh pemerintah dianggap sebagai gerakan separatis.

Kondisi Aceh saat itu tidak bertambah baik, malah sebaliknya. Pelanggaran HAM masif terjadi dan semakin hari kian meningkat baik dilakukan oleh pihak TNI maupun GAM,  terutama pembunuhan, penghilangan orang secara paksa, penyiksaan kekerasan seksual terhadap perempuan berupa penelanjangan, pelecehan seksual serta berbagai perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Akibat konflik itu, sekitar 2.541 keluarga berstatus pengungsi dan mengakibatkan sekitar 140 ribu anak terlantar. Tingkat pengangguran juga meningkat mencapai lebih dari 330.000 orang atau lebih dari 8,1% dari total penduduk Aceh. Pembakaran fasilitas umum terutama sekolah-sekolah terus terjadi waktu itu.

Meskipun kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik telah tercapai antara pemerintah Indonesia dengan GAM lewat penandatanganan perjanjian MoU di Helsinky, pelanggaran HAM lewat konflik yang terjadi tetaplah kejahatan atas kemanusiaan dan sebagai negara hukum, pemerintah tidak boleh menutup mata atas apa yang terjadi saat pemberlakuan DOM di Aceh. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian permasalahan konflik yang terjadi pada saat operasi militer diberlakukan.

Dalam hal tersebut, pemerintah Aceh telah menunjukkan keinginannya untuk menyelesaikan konflik dengan membentuk Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Bagi masyarakat Aceh terutama korban konflik penetapan qanun ini tentu membawa harapan baru atas trauma masa lalu yang pernah dialami. Penyelesaian  permasalahan hak asasi manusia adalah tujuan utama pembentukan qanun ini dengan tetap menjunjung tinggi pemulihan kehidupan sosial masyarakat.

Pembentukan qanun tersebut tidak dimaksudkan mencari pihak mana yang benar dan bersalah atas kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh, melainkan menelusuri kembali apa yang sebenarnya terjadi sebagai upaya keberlanjutan perdamaian di Aceh untuk kepentingan pemenuhan hak-hak  korban atas kebenaran,  keadilan atas konflik. Namun di sisi lain, penyelesaian konflik lewat lembaga ini akan sulit dilakukan mengingat pengalaman sebelumnya bahwa penyelesaian konflik lewat lembaga yudisial pun sulit dilakukan, baik lewat pengadilan HAM maupun pengadilan militer dan bahkan terkadang menjurus pada upaya melindungi kalangan tertentu, seperti persidangan atas Mayor Bayu Nadjib dan empat prajuritnya atas dakwaan kejahatan di gedung KNPI Lhokseumawe. Diduga Qanun KKR Aceh akan mengalami kesulitan dalam proses penerapannya bila melihat pengalaman atas beberapa kasus yang pernah diselesaikan tentang pelanggaran HAM Aceh.

Kenyataan demikian menunjukkan betapa bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Keadilan dan kepastian hukum seolah-olah tidak lagi menemukan tempatnya di negeri ini. Mirisnya lagi, kenyataan demikian justru terjadi dalam praktek hukum yang hendak menegakkan keadilan untuk mencari kebenaran. Oleh karena itu, dibutuhkan jalan alternatif agar apa yang dicita-citakan untuk melindungi kepentingan masyarakat itu tercapai.

Berangkat dari berbagai permasalahan di atas, tulisan ini mencoba menawarkan suatu pola penyelesaian konflik tradisional yang telah diakui oleh masyarakat Aceh dan telah teruji mampu menjawab berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun sifatnya tradisional, pola penyelesaian konflik ini diyakini akan mampu mengakomodir berbagai kepentingan para pihak yang berselisih.

Sesungguhnya, dalam kehidupan masyarakat Aceh pola penyelesaian konflik dengan menggunakan konsep tradisional sudah lama dikenal dalam bentuk di’iet, sayam dan  sulôh.  Ketiga mekanisme penyelesaian konflik tersebut telah dipraktikkan mulai dari zaman kerajaan Aceh, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang diwujudkan dalam institusi adat dan agama.

Pola penyelesaian konflik lewat mekanisme di’iet dan sayam merupakan pola yang sangat tepat dan dinilai dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh. Di’iet dilakukan dengan membayarkan sejumlah kompensasi oleh pelaku pidana kepada korban atau ahli waris korban dalam. Dalam hal ini, pelaku pidana atau keluarganya memberikan sesuatu kepada korban, biasanya emas, atau  menyembelih hewan berupa sapi atau kerbau.  Di’iet digunakan sebagai jalan menyelesaikan konflik yang terkait dengan kasus pembunuhan.   Sementara untuk kasus selain pembunuhan seperti penganiayaan, perusakan anggota tubuh atau pertengkaran yang menyebabkan luka maka ditempuh mekanisme sayam. Di dalam sayam, kompensasi yang dibayarkan lebih rendah daripada di’iet mengingat efek yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut tidak besar seperti dalam kasus-kasus di’iet (Mumtzainur: 2015).

Salah satu ritual penting yang dilakukan dalam proses penyelesaian konflik baik dalam di’iet maupun sayam adalah peusijuek, yang secara harfiah bermakna mendinginkan. Adapaun tujuan yang hendak dicapai dalam ritual peusijuek untuk mendinginkan dan mendamaikan hati antara pihak yang bersengketa seolah-olah tidak pernah terjadi sengketa  sebelumnya, sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan hati dan pikiran yang dingin tanpa emosi. Sementara tahapan terakhir yaitu bersalam-salaman antara kedua belah pihak. Diharapkan dengan bersalaman ini, kedua pihak yang bertikai dapat berdamai dan menghilangkan rasa dendam.

Karena rekonsiliasi konflik bersifat kolektif, tidak diperlukan lembaga pengawas dalam upaya memantau pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Sebab dalam mekanismenya masyarakat ikut memainkan peran, tidak hanya individu saja yang terkait seperti dalam konsep modern. Masyarakat dan keluarga kedua pihak ikut berpartisipasi untuk mewujudkan perdamaian bagi pihak yang bersengketa. Setelah perdamaian terwujud, peran masyarakat tidak lantas menjadi berkurang, tetapi akan semakin besar karena masyarakat kemudian berperan untuk mengawasi dan  ikut menjaga agar perdamaian tetap terwujud.

Penjelasan di atas menggambarkan bagaimana rekonsiliasi konflik yang dilakukan oleh masyarakat Aceh untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat. Model rekonsiliasi konflik ini, jika digunakan sebagai jalan menyelesaikan konflik Aceh tentu tidak akan sulit dilakukan dikarenakan masyarakat Aceh sendiri telah terbiasa dengan pola penyelesaian konflik seperti ini.

Di samping itu, hal ini akan mudah dilakukan disebabkan penyelesaian konflik yang diamanahkan di dalam Qanun KKR hanya ditujukan atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di tingkat lokal, yakni di Aceh. Sehingga para pelaku nantinya yang terbukti bersalah lewat informasi maupun data-data yang telah dikumpulkan harus menempuh tahap dan proses penyelesaian konflik sebagaimana terdapat dalam di’iet dan sayam.

Aapabila hendak dikaji lebih jauh, dalam ketentuan sosiologi hukum, penerapan hukum tidak boleh mengenyampingkan nilai-nilai kebudayaan dalam suatu daerah, sehingga tidak memunculkan gejolak dari masyarakat setempat. Hukum itu merupakan bagian daripada kebudayaan masyarakat, dan oleh karena itu hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa serta cara berfikir dari masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan daripada jiwa dan cara berfikir masyarakat yang bersangkutan, yakni yang merupakan struktur rohaniyah masyarakat tersebut.

Hukum mempunyai fungsi manifes (yang diharapkan), yakni bahwa akibat yang timbul oleh bekerjanya peraturan hukum memang dikehendaki, bukan fungsi laten (yang tidak diharapkan). Dengan perubahan-perubahan yang terjadi dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Dalam masyarakat yang sudah kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting tindakan-tindakan sosial mau tidak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Maka disinilah letaknya, kehadiran Pasal 1 ayat (20) Qanun KKR Aceh menjadi legitimasi bagi berlakunya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh. Hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial sebagaimana dikemukakan Roscou Pound (Adi: 2012).

Dalam berinteraksi dengan sesamanya, perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu yang berlaku dalam masyarakat serta kebudayaannya. Nilai adalah gambaran apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang memperngaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Nilai tertentu mempengaruhi perilaku seseorang dan hubungannya dengan orang lain. Nilai menunjukkan hal yang buruk dan hal yang baik. Nilai dan norma (adat-istiadat, kebiasaan, kaidah) sangat erat kaitannya satu sama lain. Jika nilai merupakan sesuatu yang mempengaruhi perilaku manusia, maka norma mengatur perilaku manusia yang berhubungan dengan nilai yang terdapat dalam suatu kelompok sosial.

Hukum sebagai perwujudan nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Hukum dengan demikian bukanlah institusi teknik yang kosong-moral atau steril terhadap moral.

Penyelesaian konflik lewat pola di’iet dan sayam tentu tidak akan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan di luarnya, apalagi kepentingan politik. Sebab tidak ada satu kepentingan pun yang bisa mengeintervensi pola penyelesaian konflik tradisional itu. Penyelesaian konflik dalam kedua model tersebut bersifat kolektif, yakni masyarakat sendiri yang menjadi pengawas atas keberlangsungan perdamaian yang terjadi antara kedua belah pihak yang bertikai. Hukum dengan demikian ditujukan tidak hanya untuk memulihkan keadilan, tetapi juga memulihkan keseimbangan dan keselarasan dalam masyarakat. Perdamaian dan keseimbangan merupakan muara akhir dari peradilan.

Apabila hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, ia justru menjadi sumber utama yang menyebabkan timbulnya berbagai konflik dan kekerasan. Di Indonesia, periode otoritarian yang intens selama empat dasawarsa pada masa Orde Lama dan Orde Baru telah menghasilkan sistem hukum represif yang tidak saja dirasakan akibatnya secara langsung oleh masyarakat, tetapi secara tidak langsung telah membentuk kesadaran, perilaku, dan struktur sosial yang bersendikan pada kekerasan sebagai norma utama. Dapat dikatakan, wajah hukum di Indonesia adalah biografi kekerasan yang kita lakukan selama bertahun-tahun.

Hukum dibuat oleh masyarakat untuk masyarakat. Jika suatu hukum yang dibuat di suatu masa tidak dikehendaki karena adanya perubahan, maka hukum tersebut harus segera dihapus atau dicabut atau diganti dengan hukum yang baru. Setiap struktur sosial hendaknya mengembangkan sistem hukumnya sendiri yang sesuai. Sosiologi hukum mengajarkan bahwa peraturan hukum tidak dapat memaksakan agar isi peraturan dijalankan secara mutlak, melainkan dalam banyak hal dikalahkan oleh struktur sosial di mana hukum itu dijalankan.

Setiap bangsa mempunyai sistem nilai yang mengikat warganya. Pada awal negara merdeka, kita telah sepakat bahwa Pancasila merupakan sistem nilai yang harus kita gunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan dan mencapai tujuan nasional. Pancasila oleh Attamimi dikatakan juga sebagai sumber dari segala sumber hukum ataupun sumber tertib hukum bagi kehidupan bangsa Indonesia, baik sumber hukum tertulis maupun sumber hukum tidak tertulis. Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa dengan kata lain mengakui adanya nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan aturan untuk mewujudkan kesejahteraan, menjaga dan ketertiban masyarakat sebagaimana cita-cita hukum itu sendiri (Attamimi: 1991).

Kehidupan bangsa Indonesia tidak mungkin dipaksa masuk secara utuh ke dalam sistem sosial yang serba rasional, impersonal dan sekular. Kita telah akrab dengan sistem sosial bersifat kolektif, personal, dan religius. Tidak ada kata mutlah atau absolut dalam kehidupan bersama, kecuali keseimbangan, keselarasan, harmonis. Hukum negara bukanlah segala-galanya dan berada di atas manusia, melainkan sebagai bagian perangkat kemanusiaan agar harkat dan martabatnya terjaga (Sudjito: 2012).

Penyelesaian konflik dengan pola sebagaimana telah dijelaskan di atas juga dapat ditemukan dalam ajaran agama Islam. Di dalam Islam, konflik pertama digambarkan Al-Qur’an lewat apa yang terjadi pada Habil dan Qabil yang keduanya merupakan anak Nabi Adam. Konflik antara keduanya itu hendak diselesaikan oleh Nabi Adam, tetapi tidak mencapai kesepakatan dan pada akhirnya Qabil membunuh Habil. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia.

Adapun model penyelesaian konflik dalam Islam dapat ditemukan dalam praktek Nabi Muhammad SAW. Sejumlah ayat Al-Qur’an menawarkan proses penyelesaian konflik di mana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. Al-Qur’an dan Nabi Muhammad menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur sulh (perdamaian) dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi, baik di hadapan maupun di luar pengadilan. Sulh memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dimana mereka memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa mereka dapat diakhiri (Abbas: 2009).

 Sulh mengantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat tali silaturahmi pihak yang berkonflik. Keberadaan sulh sebagai upaya rekonsiliasi konflik dalam Al-Quran dapat ditemukan dalam surat An-Nisa’ ayat 14:

žw uŽöyz ’Îû 9ŽÏVŸ2 `ÏiB öNßg1uqôf¯R žwÎ) ô`tB ttBr& >ps%y‰|ÁÎ/ ÷rr& >$rã÷ètB ÷rr& £x»n=ô¹Î) šú÷üt/ Ĩ$¨Y9$# 4 `tBur ö@yèøÿtƒ šÏ9ºsŒ uä!$tóÏFö/$# ÏN$|ÊósD «!$# t$öq|¡sù ÏmŠÏ?÷sçR #·ô_r& $\K‹Ïàtã ÇÊÊÍÈ

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.

 

Penerapan sulh sangat luas cakupannya dan siap saja boleh untuk melakukannya. Sulh dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian konflik baik untuk kasus keluarga, ekonomi perdagangan, politik, dan lain sebagainya. Jelasnya, islah atau sulh akan menjadi payung bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian. Pola penyelesaian konflik yang terkandung dalam sulh sangat fleksibel, dan memberikan kekuasaan pada para pihak untuk merumuskan opsi dan alternatif penyelesaian konflik yang diinginkan, mulai dari besaran kompensasi hingga kapan dan waktu yang baik untuk melaksanakannya. Sulh merupakan sarana mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Sulh tidak dilakukan bila mendatangkan kerusakan dan kemudaratan bagi manusia.

About the author

theleader

6 Comments

Click here to post a comment

  • Hadirnya kearifan lokal Aceh dalam menyelesaikan konflik apakah beranjak pada fakta bahwa Aceh memang selalu masuk dalam pusaran konflik. Atau memang peradaban Aceh yg tinggi sehingga semua hal diatur sedemikian rupa. Berkaitan dengan KKR Aceh yg sudah dibentuk, mereka akan memulai dr titik mana? Ngehimpun data korban konflik atau apa ya

  • Perlu dibuat kesimpulan sehingga pemikiran pembaca tidak terpecah terhadap gagasan penyelesaian konflik yg di tawarkan.

  • Masyarakat Aceh hrus lebih terbuka lagi dalam pola pikirnya, yang dulu satu tujuan berjuang bersama sama, jangan hanya sebatas materi luntur semua perjuangan yg telah diperjuangkan, sisa konflik ( Trauma) bisa teratasi dengan meningkatkan ekonomi masyarakt Aceh yaitu dengan sosok pemimpin yg berani dalam transparansi Anggaran keluar masuk ke kas daerah dan semua itu dalam non tunai biar tidak terjadi korupsi dan tepat sasaran, insya Allah Aceh sejahtera dan Trauma konflik sedikit demi sedikit bisa teratasi, Amiin???