Opini SPMA

Membangun Kabupaten Nagan Raya Berbasis Tanggap Siaga Bencana

Curah hujan yang tinggi, topografi yang terjal, perubahan tata ruang hijau menjadi bangunan, hingga kesadaran warga dan antisipasi bencana alam (banjir, longsor, gempa, tsunami) pemerintah daerah (pemda) terbukti masih rendah.
Bencana alam sangat dinamis dan tantangan ke depan semakin berat seiring terjadinya degradasi kualitas lingkungan. Ketika hutan terus dialihfungsikan, pepohonan ditebangi, pembangunan fisik tidak terkendali, maka bencana alam akan semakin kerap terjadi. Banjir dan longsor telah melumpuhkan perekonomian kabupaten, memutus jaringan transportasi dan angkutan logistik, menghancurkan sentra pertanian, dan merendam permukiman warga.
Tanah longsor menjadi bencana paling mematikan dengan 1.841 korban jiwa dalam 10 tahun terakhir, sementara 40,9 juta (17,2%) penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan bencana longsor (Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB, 2018). Bappenas menghitung kerugian negara akibat bencana mencapai Rp 30 triliun per tahun. Bencana alam yang pernah terjadi di masa lampau, sekarang, dan berpotensi akan terjadi lagi di masa depan harus menjadi pelajaran bersama.
Kita harus belajar hidup beradaptasi selaras alam, melakukan antisipasi dan mitigasi di daerah rawan bencana. Kebijakan perencanaan dan pembangunan kabupaten harus mempertimbangkan kapasitas daya dukung lingkungan hidup. Pengurangan risiko (mitigasi bencana) harus menjadi isu utama pembangunan daerah. Semua pemda harus siap menghadapi bencana dan paham risiko bencana. Semua kepala daerah harus mencermati dan menguasai ancaman bencana di wilayah perkampungan/desa. Untuk itu, mereka harus paham peta rawan bencana di daerah masing-masing.
Pemda harus cepat tanggap, terutama menghadapi ancaman bencana. Pencegahan dan penyelamatan dalam evakuasi bencana harus diutamakan. Tidak ada alasan kesiapan daerah kurang atau peraturan tumpang-tindih menghambat birokrasi saat menghadapi bencana. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2015-2045 yang disusun Bappenas dan BNPB dapat menjadi rujukan seluruh kementerian terkait dan pemda dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), dan rencana anggaran pembangunan daerah (RAPBD).
Penyediaan anggaran untuk mengantisipasi ancaman kebencanaan (pra-bencana) harus dilihat sebagai investasi, bukan beban. BNPB telah menyediakan data lengkap risiko bencana mulai dari peta besar seluruh Indonesia hingga ke kelurahan/desa sesuai kabupaten nagan raya, untuk disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kebijakan di tiap daerah/desa Data lengkap mengenai tingkat risiko dan ancaman bencana di kabupaten nagan raya mampu mendukung analisis risiko pembangunan di setiap daerah dan menjadi referensi penyusunan rencana tata ruang desa/perkampungan. Kabupaten nagan raya
Analisis bencana berguna mengurangi risiko dan kebutuhan untuk menjadi daerah tangguh dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Revisi keucik sesuai persyaratan mitigasi bencana dan menjadikan kabupaten tangguh terhadap bencana.
Keucik menetakan lokasi rawan bencana, menetapkan jalur evakuasi (koridor jalur hijau) dan tempat evakuasi (gedung evakuasi, taman kota, lapangan olahraga, tempat ibadah, sekolah), dan pengendalian permukiman di area zona berbahaya (rawan longsor, banjir, jalur gempa, tsunami, rob).
Pemerintah perlu mengedepankan proses mitigasi bencana, seperti bagaimana sistem peringatan dini (sesuai kearifan lokal), peta rawan bencana disosialisasikan, dan berita cuaca dipahami warga dengan mudah. Daerah zona bahaya harus bebas dari pemukiman penduduk. Bangunan didirikan dengan memperhatikan risiko bencana (gempa bumi, tsunami, kebakaran, banjir, longsor).
Relokasi permukiman di zona rawan bencana harus merupakan pilihan terakhir karena membutuhkan dana yang besar, waktu yang cukup lama, dan kesediaan masyarakat terdampak. Zona berbahaya dikonservasi menjadi ruang terbuka hijau hutan mangrove di sepanjang tepi pantai, hutan lindung di daerah puncak gunung dan daerah aliran sungai, penataan taman di tepian situ/danau/embung/waduk, serta jalur hijau bantaran kali. Sekolah dibekali muatan lokal terkait kebencanaan, jenis kebencanaan, dan strategi tanggap bencana.
Warga mendapat pendidikan kebencanaan dan melakukan simulasi secara berkala. Masyarakat menjadi sadar, tangguh, dan terlatih, sehingga saat bencana tiba, mereka tahu apa yang harus dilakukan, ke mana akan evakuasi, bagaimana bertahan hidup saat bencana, hingga pemulihan kehidupan dan pembenahan lingkungan pascabencana.
Pemimpin daerah harus menyadari bahwa perilaku dan kebijakan pembangunan mereka akan menentukan nasib daerah ke masa depan. Kebijakan pembangunan harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat (ekonomi), mewujudkan masyarakat yang sejahtera (sosial), dan melestarikan daya dukung lingkungan hidup (ekologis) secara bersamaan.
Pada akhirnya, ancaman bencana longsor, banjir, gempa dan tsunami di berbagai daerah harus mampu menyadarkan semua pihak akan pentingnya komitmen bersama visi misi pembangunan kabupaten yang tanggap bencana.
*Penulis merupakan peserta lomba menulis SPMA Nagan Raya (Andika Zeroya)

About the author

mustakim mustakim

mustakim mustakim

Add Comment

Click here to post a comment