Profil

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggra Harus Mampu Mengakomodir Segala Permasalahan Masyarakat Dalam Menentukan Arah Pembangunan Aceh Tenggara

Oleh : FARMA ANDIANSYAH

Tepat pada tanggal 26 Juni 2018 kemarin Aceh tenggara genap 44 tahun, Usia yang cukup dewasa bagi sebuah Kabupaten di provinsi Aceh. Tapi seiring dengan bertambahnya Umur aceh tenggara seharusnya menambah kedewasaan system birokrasi pemerintahanya sehingga tujuan dari pemekaran daerah untuk mempermudah pelayanan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Sejak dimekarkan dari Kabupaten Aceh Tengah  pada tanggal 26 Juni 1974 melalui UU No 4 Tahun 1994 yang langsung di resmikan Mentri dalam negeri H Amir machmud terus mengalami perubahan kearah perbaikan, dan pada tanggal 10 April 2002 Kabupaten Gayo Lues Mekar dari Aceh Tenggara.

Kabupaten yang  memiliki Luas Wilayah  4.242 H yang terdiri dari 16 kecamatan dan 15 mukim dan 385 desa Dan jumlah penduduknya mencapai 226.581 Jiwa, ini mengartikan kepadatan penduduk kabupaten aceh tenggara sebesar 54 jiwa per KM2 Rasio Ketergantungan Aceh Tenggara masih berada di 94.08 %.

Angkat yang sangat mengecawakan jika dilihat dari potensi Alam yang ada di Aceh tenggara.

Kita juga dapat menelisik Pertumbuhan daerah dari Produk Regional Domestik Bruto seperti sector Pariwisata, besarnya kontribusi di sector pariwisata dapat dilihat melalui pendekatan penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sector yang paling berpengaruh besar dalam pariwisata, dan pada tahun 2016 kontribusi sector ini sejumlah 0,66%, di sector Pertanian yang merupakan Sektor pembri k0ontri busi terbesar yakni sejumlah 42,47 dari total PDRB dan di sector perdagangan pada tahun 2016 membrikan kontribusi 13,37% dan di sector prindustrian membrikan kontribusi 1,30% pada tahun 2016, Pertumbuhan PDRB selama lima tahun  terakhir mengalami fluktuatif dan pada tahun 2013  paling tinggi sebesar 4,89 % dan terendah pada tahun 2014 Yakni 4,84 % sedangkan pada tahun 2016 kemarin Sebesar 4,50 % lebih tinggi dari Provinsi Aceh 4.31%.

berdasarkan lapangan usaha, perekonomian di Kabupaten Aceh tenggara selama lima tahun terakhir masih di topang oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan prikanan pada tahun 2016 mencapai 42,47% kemudian lapangan usaha berikutnya di susul Administrasi pemerintahan, Aparatur Negara 13.40%  dan di usaha Perdagangan besar dan kecil berkisar 13,37%, konsumsi rumah tangga selama lima tahun terakhir ini mencapai 82,37 % sedangkah konsumsi pemerintah membrikan kontribusi 29,71% pada tahun 2016.

Masalah kemiskinan masih menjadi permaslahan krusial semenjak Indonesia merdeka, persentase kemiskinan kabupaten Aceh tenggara mencapai 14.46% atau sebanyak 29,39 ribu jiwa, meskipun aceh tenggara merupakan garis kemiskinan terendah di provinsi aceh namun jumlah penduduk miskin merupakan ke terendah sebelas di Aceh.

Dunia pendidikan di Aceh tenggara juga tidak begitu baik, angka rata rata lama sekolah di kabupaten Aceh tenggara pada tahun 2012-2016 sebesar 8,91 tahun Artinya rata-Rata penduduk aceh tenggara menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 2 SMP, sedangkan Angka Harapan Sekolah juga tidak cukub baik yakni 13,58% . jadi wajar saja jika kualitas pelajar aceh tenggra minim prestasi baik tingkat regional,nasional maupun internasional.

Di bidang kesehatan, tingkat Angka usia harapan Hidup kabupaten Aceh tenggara pada tahun 2016 hanya berkisar 67,51%, sedangkan angka kematian ibu yang menjadi salah satu indikator yang menggambarkan kesejahtraan di suatu daerah sangat memprihatinkan yakni 8/1000 Angka Kematian Ibu,Begitu juga dengan Angka Kesakitan sangat tinggi yakni berkisar 20,88% pada tahun 2016, selain itu masih terdapat potensi gizi buruk yang menjadi penyebab utama kematian Bayi di Aceh tenggara, dan pada thun 2016 di temukan 9 balita terkena gizi buruk.

Memang secara kuantitas jumlah sarana kesehatan seperti Rumah sakit, Puskesmas dan pusyandu sudah Cukub Memadai, dan pada data BPS 2016 menyebutkan ada 2 Rumah sakit dan 18 Puskesmas yang ada di 16 kecamatan dan 226.581 jiwa di Aceh Tenggara Artinya Jumlah Sarana Kesehatan di kabupaten aceh tenggara sudah cukup memadai dari sisi jumlah namun kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan masih sangat perlu ditingkatkan, contoh seperti Kebutuhan Dokter di Aceh tenggara berdasarkan jumlah penduduk ialah 91 dokter sementara dokter yang ada di aceh tenggara tersedia hanya 27 dokter artinya pemerintah aceh tenggara untuk mencapai rasio ideal masih membutuhkan 64 dokter Umum belum lagi dokter spesialis dan dokter gigi Yang ketersediaanya sangat minim sekali.

Kita dapat menakar pembangunan suatu daerah dari Indeks pembangunan Manusia karna IPM yang tinggi menunjukan keberhasilan pembangunan kesehatan,pendidikan, ekonomi dan begitu juga sebaliknya, ada 3 dimensi yang di olah dalam menentukan IPM yakni, panjang usia (longevity),pengetahuan(Knowledge)dan Standar Hidup (standard of Living) dan di Aceh tenggara sendiri IPM pada tahun 2016 hanya berkisar 67,48 sehingga menempatkan Aceh tenggara di posisi ke 13 dari 23 abupaten Kota.

Di Sisi inprastruktur, Kabupaten Aceh tenggara sudah cukup baik, pembangunan jalan dan sarana pelayanan,pasar dan Saran Sosial juga sudah cukup memadai tapi kita menilai hanya dari kasat mata walaupun terkadang ada banyak skandal di balik pembangunan itu sendiri.

Keadaaan social masyarakat juga tidak terlalu baik faktanya di tahun 2016 data menunjukan masih ada 12000 Fakir miskin, 1000 rumah tidak layak huni, 40 anak yang berhadapan dengan hukum, 1000 keluarga rentan, dan ada 2571 Keluarga korban bencana di Aceh tenggara.

Tingkat pengangguran juga sangat mengkhawatirkan karna melihat begitu kaya potensi alam yang di miliki aceh tenggara ini, lihat saja data BPS tahun 2016 menunjukan partisipasi angkatan kerja masyarakat aceh tenggara sudah cukub baik, yakni 71,03 % sedangkan angka pengangguran terbuka kita sejumlah 9.79 %

Dari paparan data di atas keadaan Aceh Tenggar masih jauh dari yang kita harapkan, berbagai pesoalan mendasar tidak kunjung bisa terselasaikan, saya pikir dari lima tahun terakhir dengan begitu besarnya suntikan dana dari pemerintah pusat baik itu DAU, DAK dan Dana desa Yang terakumulasi pada APBK contohnya pada tahun 2016 yang mencapai 1.4 T seharusnya jika di kelola dengan optimal dan bijak sangat mungkin sekali persoalan ini dapat di entaskan, apa sebenarnya yang menjadi kendala pemerintah Agara saat ini, apakahtingkat pendidikan masyarakatnya maasih relative rendah, atau system pemerintahanya dengan segala kebijakanya yang belum sama sekali menyentuh sasaran permasalahanya, Apa karna jumlah Populasinya yang terlalu tinggi, atau luas wilayahnya. Dan saya pikir ada salah satu alasan tersebut yang benar dan harus kita rubah.

Dan di masa pemerintahan Bupati Raidin Pinim yang mengumandangkan jargon perubahan ini memberikan angin segar bagi masyarakat dengan membawa visi “MEWUJUDKAN MASYARAKAT ACEH TENGGARA YANG RELIGIUS, BERBUDAYA, MANDIRI, UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Dapat di iringi dengan aksi nyata yang teraktualisasikan di stiap sector sehingga angan angan perubahan tersebut tidak hanya menjadi angin busuk untuk semata meraih kekuasaan.

 Karena beberapa bulan masa pemerintahan ini berlangsung belum mampu memperlihatkan arah prubahan yang lebih baik, baik di system birokrasi, playanan Publik dan sektor sektor yang lainya. Jargon prubahan yang di impikan masyarakat malah berbading terbalik dengan realita yang di rasakan masyarakat aceh tenggara hari ini contonya, banyak Kebijakan Pemerintahan sekarang yang melanggar Regulasi seperti penerimaan Tenaga Honorer yang tidak sesuai ketentuan Mendagri, pemutasian pejabat DUKCAPIL yang bertentangan dengan Aturan Yang berlaku sehingga sampai ke pemutusan jaringan oleh mendagri sehungga kebutuhan untuk membuat Identias baik KTP,KK danlainya madek total, kemudian penempatan PLT SKPK yang dinilai tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompentensi, pengangkatan Kepala sekolah yang sarat berbau politis, belum di terimanya LKPJ Tahun 2017 dan belum disahkanya RPJMK oleh DPRK yang sampai hari ini menghambat semua program sehinggak mandek tidak berjalan.

Segala Persoalan ini menjadi konsensus kita bersama yang harus secepatnya di selasaikan pemerintahan saat ini, karna jika Hal ini tidak juga kunjung selesai akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi sehingga menggangu kehidupan social dan menumbuhkan Animo ketidak percayaan masyarakat ke pemerintah, yang trasnya akan menimbulkan pembrontakan yang berakibat fatal baik bagi pemerintahan kabupaten,provinsi maupun Nasional.

Memang memikirkan rakyat bagi seorang pemimpin bukanlah Hal Yang mudah, hal tersebut akan menguras pikiran dan tenaga, dengan begitu pemerintah tentunya tidak mampu memikirkanya sendiri, ia butuh patner yang mampu menyalurkan ide ide mereka untuk membangun Kesejahteraan Rakyat, meskipun patner tersbut lahir dari golongan yang berbeda secara politis. Jika hal tersebut mampu dilakukan, selain akan efektifnya pembangunan, juga akan memperlihatnkan bahwa pemerintah yang sedang berjalan tidak anti kritik.

Kita berharap, dengan Bertambah dewasanya Usia kabupaten ini juga dapat mendewasakan para pemimpinya juga, karna salah satu indicator pemimpin yang arif adalah pemimpin yang mau merangkul lawan politiknya, tanpa di sodori bungkoh sesuatu oleh lawan politiknya mampu merangkul kawan menjadi lawan adalah suatu sikap yang sangat luar biasa yang hanya di miliki oleh orang yang mempunyai sifat iklas dan tidak menaruh dendam pada lawan politiknya.

Kemudian setelah di mulai dari proses pendewasaan pemimpinya, barulah kemudian rumusan persoalan yang selanjutnya dapat di jalankan dengan baik dan penuh keiklasan, mulai dari sektor perbaikan pelyanan Publik dan propesionalisme Aparatur dan kualitas birokrasi yang bertujuan meningkatkan playanan public yang mudah,cepat,berkualitas dan bebas dari pungli. Sehingga akan melahirkan system ketata lembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif,efisien dan transparan dan akuntabel.

Pelayanan Publik Harus di dorong dengan peningkatan dan pengembangan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana adalah factor penting dalam peningkatan pertumbuhan prekonomian,social,budaya dan prestasi masyarakatnya.

Selain itu kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan akses nya juga harusn kita fokuskan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat , Hal ini di lakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Diantaranya dengan pembangunan rumah sakit regional, mempermudah proses administrasi jaminan kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayan dengan cara melakukan platihan yang optimal.

Peningkatan kualitas pendidikan juga kita harapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan siap menghadapi dunia kerja, hal ini harus di lakukan dengan cara yang konferhensif dan sistematik termasuk didalamnya penguatan keterampilan bagi generasi muda, melalui pendidikan vokasional,peningkatan fasilitas pendidikan, sarana olah raga, hingga peningkatan kompetensi guru, dan lulusan terbaik juga harus mendapatkan perhatian lebih sepeti beasiswa dan bagi pelajar mahasiswa yang tidak mampu juga harus di perhatikan dengan intensif.

Untuk peningkatkan perekonomian masyarakat aceh tenggara harus meningkatkan pengembangan Agro industry, Koperasi dan UKM harus di refitalisasi dan di berikan dukungan dan bantuan dan imunitas sehingga dapat merefres kehidupanya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal kembali sehingga kemandirian dan pemerataan pangan serta pengembangan pertanian, perikanan dan perhutanan social dapat di realisasikan dengan baik.

Sesuai dengan Visi utama pemerintahan sekarang mewujudkan masyarakat Yang religious yakni dengan menurunkan angka pelanggaran syariah islam dan menjadikan Al-quran dan Hadits sebagai pedoman Hidup, dengan cara memperkuat pendidikan yang berbasis nilai nilai moral dalam setiap jenjang dan penguatan budaya Adat di mulai pada eksistensi kelembagaan institusi keislaman dalam menyebarluaskan nilai nilai keislaman.

Wacana penetasan kemiskinan jadi focus Utama pemerintah, karna kemiskinalah yang menjadi sumber utama penyimpangan social di tengah masyarakat, ini hanya dapat di lakukan dengan penyediaan Lapangan pekerjaan Oleh pemerintah baik itu melalui Badan Usaha Milik Daerah ataupun bekerja sma dengan SWASTA delain penyediaan lapangan pekerjaang di butuhkan juga peningkatan Kualitas SDM dengan cara meningkattkan mutu pendidikan dan Menghidupkan Balai Pelatihan Kerja  sehingga Tenaga Kerja yang dihasilkan dapat di trima di pasar tenaga kerja.

Kemudian, potensi Wisata Aceh tenggara juga dapat jadi sarana membantu dalam penyedia lapangan Kerja dan membantu prekonomian Masyarakat pelaku usaha pariwisata, tentunya sektor ini juga harus di manfaatkan secara optimal oleh pemerintah seperti dengan memperbaiki sarana dan prasaran serta promsi yang maksimal dengan mengedepankan wisata Alam yang islami dan berbudaya.

Selain itu pemerintah juga harus tanggab dengan berbagai persoalan social, bencana alam, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan Hidup, contohnya penyediaan rumah sehat dan santunan kematian, menerapkan strategi migitasi dan managemen resiko bencana. Pengawaasan lingkungan juga harus di jaga dengan mengedepankan pengelolaan sumber daya lam yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Karna esensinya kegagalan pembangunan yang paling mendasar adalah ketidak siapan masyarakat dari pengaruh pembangunan itu sendiri,karna pembangunan yang di jalankan selama ini menekankan kuantitas, bukan pada dasar kebutuhan,kegunaan dan peningkatan su,ber day manusianya. Sehingga di perlukan evaluasi secara total dan berkala mulai dari Konsep dan teknis dalam mentukan Arah pembangunan Aceh tenggara, sehingga akselerasi pembangunan sesuai dengan yang di butuhkan masyarakat bukan hanya keinginan pemerintah.