Anti Korupsi SPMA

Menghapus Mental Korupsi Melalui Institusi Pendidikan

Menghapus Mental Korupsi Melalui Institusi Pendidikan

By: Muhammad Syawal, S.Sos

 

Terhitung sejak Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, usia kemerdekaan Indonesia sudah mencapai 79 Tahun lebih. Dan memasuki bulan Agustus 2018 ini, tepatnya pada 17 Agustus ini, rakyat Indonesia dari pulau Sabang sampai Meurake, dari Miangas sampai Rote, akan memperingati hari yang bersejarah dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Yaitu peringatan akan “kenikmatan” atas terbebasnya dari cengkeraman bangsa Kolonial, yang mengisap habis sumber daya yang ada di Indonesia.

Sistem pemerintahan yang dulunya dikendalikan oleh bangsa Kolonial, hak asasi yang direnggut secara paksa, dan beragam penyiksaan lainnya yang kerap dialami oleh rakyat Indonesia. Kini Indonesia memiliki sistem pemerintahan sendiri yang merdeka dan berdaulat. Akan tetapi, yang sangat memilukan, diusia kemerdekaan Indonesia yang hampir seabad ini, rakyat Indonesia terkesan belum seutuhnya dapat menikmati “nikmat” kemerdekaan.

Adanya sumber daya alam yang melimpah belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Bahkan, dalam catatan PBB, Indonesia menempati urutan ketiga tingkat kemiskinannya dari 120 negara. Sedangkan persentase penduduk miskin yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik mencapat 12,10%, (www.bps.go.id). Sesuatu yang sangat ironi, jika membandingkan dengan kekayaan alam dan usia kemerdekaan Indonesia.

Apa sih yang menyebabkan Indonesia berkutat dalam “kubangan” problema ketidakmakmuran dan ketidaksejahteraan ini?

Jika ditelisik dan mau direnungi, adalah korupsi yang menjadi problema utama dan menjadi salah satu penyebab penghambat kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, sejak era pemerintahan Soekarno, pola perilaku yang mengarah pada korupsi sudah mulai muncul, dan aroma tercium pada kalangan pejabat-pejabat negara saat itu. Puncaknya ialah pada era pemerintahan Soeharto, dimana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi begitu menggurita. Ditambah lagi dengan sikap Soeharto dalam mengendalikan sistem pemerintahan yang terkesan otoriter dan “kejam”. KKN yang notabenenya terjadi di pemerintahan, pelakunya bisa bebas bergerak tanpa ada sentuhan hukum yang berlaku.

Angin segar untuk terlepas dari problema korupsi tersebut baru muncul seiring dengan masuknya Indonesia dalam era reformasi, tepatnya pasca tergulingnya presiden Soeharto. Namun ternyata, sampai dengan hari ini –mungkin sampai lusa, esok dan seterusnya—korupsi masih saja sulit diberantas.

Mereka-mereka yang dulunya meneriaki pelaku korupsi dengan sikap anti korupsinya yang begitu luar biasa. Kini tak sedikit yang bermasalah dan mendekam di penjara karena tersangkut dengan masalah yang mereka teriaki: korupsi.

Ironisnya, pelaku korupsi bukanlah berasal dari golongan awam –sebagaimana yang dipahami oleh orang banyak, akan tetapi berasal dari golongan kerah putih. Yang dari segi intelektualnya dan pendidikannya tinggi. Sejatinya mereka yang golongan kerah putih menjadi role model bagi rakyat banyak, baik dari segi intelektualnya maupaun dari segi sikapnya. Akan tetapi, yang terjadi bukanlah demikian.

Presiden Jokowi pada tahun lalu, dalam pernyataannya ketika memperingati hari anti korupsi sedunia mengatakan, bahwa Indonesia menjadi negara yang paling aktif terhadap problema korupsi, dimana dalam rentang tahun 2004 sampai tahun ini (2017), setidaknya ada 12 gubernur dan 64 bupati/wali kota yang terjerat kasus korupsi, (Kompas.com – 11/12/2017). Ini menandakan mereka yang golongan kerah putih yaitu pejabat-pejabat Indonesia rentan sekali terhadap perilaku korupsi.

Baru-baru ini yang masih hangat dalam perbincangan kita, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bersama dengan dua orang lainnya ditangkap oleh pihak KPK juga karena dugaan korupsi. Padahal Irwandi menjadi tumpuan impian semua rakyat Aceh untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi. Tersebab itu pula, Irwandi dipilih kembali untuk menjabat sebagai kepala pemerintahan Aceh untuk kedua kalinya.

Nah, menyikapi hal tersebut, penulis melihat ada sesuatu yang kurang –menghindari penyebutan tidak ada—dalam menghadapi perilaku korupsi di Indonesia. Pemerintah selama ini (dalam amatan penulis) terlihat hanya fokus pada serangkaian aktivitas penangkapan terhadap oknum-oknum yang terindikasi korup saja. Sedangkan untuk pencegahannya, pemerintah terkesan masih kurang maksimal. Pemerintah dalam melakukan aktivitas pencegahan korupsi hanya melalui seminar-seminar atau sosialisasi saja –yang kesannya serimonial belaka.

Padahal jika Pemerintah serius untuk mengentaskan perilaku korupsi di Indonesia, kiranya perlu melirik sektor lain yang memang sangat sentral dalam upaya mengentaskan atau mencegah perilaku korupsi tersebut. Sektor yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah institusi pendidikan.

Ya, hanya institusi pendidikan saat ini yang memiliki peluang besar dalam upaya mengentaskan perilaku korupsi di Indonesia. Untuk itu, institusi pendidikan perlu diberikan perhatian yang maksimal oleh Pemerintah guna memutuskan mental korup pada generasi selanjutnya.

Berbagai negara didunia sudah membuktikan, institusi pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) menjadi sosok penyelamat ditengah keadaan negaranya yang krisis. Sebut saja Jepang, bagaimana luluh lantaknya Jepang pasca dijatuhkan bom nuklir oleh sekutunya, Amerika Serikat. Saat itu, tidak ada yang membayangkan bahwa Jepang akan menjadi “seadidaya” hari ini dibidang pembangunannya. Namun, pemerintah Jepang percaya pada institusi pendidikan, akhirnya melalui bidang tersebut Jepang merangkak, bangkit dan bergerak menjadi sebuah negara yang maju.

Berkaca pada kesuksesan Jepang, menghilangkan atau (setidaknya) mengurangi problema korupsi di Indonesia melalu institusi pendidikan bukanlah sebuah hal yang mustahil. Bahwa di Indonesia perlu dibuat sebuah regulasi hukum yang mengadopsi norma-norma dalam mewujudkan nilai-nilai kejujuran. Dalam artian lain, institusi pendidikan harus menjadi pilar utama –tentunya dengan perhatian yang lebih besar—untuk menindaklanjuti setiap pelanggar nilai-nilai kejujuran.

Selain itu, institusi pendidikan baik tingkat sekolah atau perguruan tinggi harus membuat regulasi hukum yang memiliki sanksi tegas agar siswa atau mahasiswanya berlaku jujur dalam proses pembelajarannya; tidak mencontek atau plagiat. Karena mencontek atau plagiat merupakan bentuk penyimpangan yang paling sering dilakukan di institusi pendidikan.

Ahmad Faizin Karimi dalam bukunya berjudul  Think Different; Jejak Reflektif Seputar Intelektualitas, Humanitas dan Intelektualitas, mengatakan bahwa mencotek merupakan benih lahirnya korupsi karena keduanya sama-sama mengambil yang bukan haknya. Jadi mencontek atau plagiat memang menjadi pembuka jalan bagi terciptanya mental korupsi.

Dan, menurut hemat penulis, perilaku mencontek yang kerap didapatkan di sekolah atau di perguruan tinggi, baik dilakukan oleh siswa atau mahasiswa, dilakukan oleh guru maupun dosen, merupakan sebuah bentuk internalisasi terhadap tumbuh dan berkembangnya bibit-bibit korupsi.

Karena itu, perilaku mencontek tidaklah boleh dianggap sepele. Kadar bahayanya (mungkin) setingkat dibawah bahayanya korupsi –menghindari menyebut selevel. Mencontek bisa diartikan sebagai tindakan mengambil atau ingin memiliki apa yang bukan hasil kerja kerasnya. Dalam istilah lain, perilaku mencontek dapat dipahami sebagai upaya “pencurian” nalar orang lain untuk dijadikan milik si pelaku mencontek.

Sedangkan korupsi, diartikan sebagai tindakan penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi. Karena itu antara mencontek dan korupsi memiliki kesamaan, yaitu ketidakjujuran. Mencontek dan korupsi sama-sama dikatagorikan sebagai perilaku menyimpang yang tidak dibenarkan baik oleh agama maupun negara. Membiarkan siswa mencontek sama halnya memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mental korupsi pada siswa tersebut.

Dengan demikian, dalam upaya memberantas korupsi, Pemerintah tidaklah cukup dengan menangkap pelakunya saja, lalu memasukkannya dalam penjara. Namun, Pemerintah harus melihat dan memberantasnya dari faktor yang dapat menstimulan perilaku korupsi tersebut. Ibaratnya; jika ingin memusnahkan sebuah pohon, maka jangan membabat dahan dan rantingnya, tapi potonglah akarnya, maka pohon tersebut akan mati. Wallahu’alam.

 

Penulis: Muhammad Syawal, Alumnus Sosiologi FISIP Unsyiah, bekerja sebagai guru di Sekolah Sukma Bangsa Pidie

 

About the author

mustakim mustakim

mustakim mustakim

Add Comment

Click here to post a comment