Anti Korupsi Profil

PendidikAn Anti Korupsi Di Sekolah Dasar Dalam Upaya Menciptakan Generasi Muda Bebas Korupsi

PendidikAn Anti Korupsi Di Sekolah Dasar Dalam Upaya Menciptakan Generasi Muda Bebas Korupsi

Oleh: Asmanidar

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia bukanlah hal yang baru dan pertama kali terjadi. Kasus korupsi menjadi salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang kini sedang dihadapi oleh bangsa ini, tidak ada jalan pintas untuk memberantasnya dan tak ada jawaban pasti kapan akan berakhir.

Korupsi di negeri ini dianalogikan sebagai sebuah virus yang menyerang sistem sebuah perangkat lunak komputer yang menyerang secara perlahan, tapi mampu mengambilalih kendali terhadap kehidupan komputer tersebut. Suatu negera yang sistem pemerintahannya telah terserang virus, ketika orang baik mempunyai komitmen untuk mengabdi pada negera masuk kedalam sistem pemerintahan tersebut maka akan ikut terkontaminasi.

Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “Corruption” dari kata kerja “Corrumpere” yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Korupsi dianggap sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau golongannya.

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Seorang jenderal besar, Abdul Haris Nasution (1971), mengemukakan sebuah ungkapan yang sangat terkesan sinis semasa hidupnya ia berkata bahwa: “ musuh negara yang paling ditakuti bukanlah PKI, melainkan kemunafikan”. Jelas memang mendengarnya kemunafikan musuh negara, maka sangatlah tepat bila saat ini musuh negara yang paling berbahaya adalah korupsi yang di dalamnya ada kemunafikan. Kekuasaan cenderung untuk berbuat korupsi (Power Tends to Corrupt) satu ungkapan di tataran ilmiah yang kaitannya dengan Abuse of Power atau penyalahgunaan kekuasaan menjadi faktor utama terjadinya korupsi di samping adanya faktor lain seperti Nepotisme dan Kolusi.

Menurut survey yang dilansir oleh lembaga kajian Poitical and Economic Risk Consultancy (PERC), sebuah konsultan yang berbasis di Hongkong menempatkan Indonesia pada posisi negara juara korupsi di Asia selama 10 tahun berturut-turut. Tak main-main gelar juara sebagai negara terkorup yang disematkan kepada Indonesia ini tentunya bukan tanpa alasan, menurut laporan statistic dari Anti Corruption Clearing House (ACCH), menyebutkan dari tahun 2004 sampai tahun 2018 tercatat ada 1.047 kasus yang telah masuk pada tahap penyelidikan, 773 kasus penyidikan, 618 kasus penuntutan, 519 kasus inkrach dan 545 tahap esekusi dengan total potensi kerugian negara mencapai 1,2 triliun rupiah yang melibatkan Penjabat daerah, seperti Gubernur, Bupati, Wali Kota, Hakim, Jaksa, Kader Partai Sampai kalangan Pengusaha ikut terjaring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyebab Korupsi

Penyebab tindakan korupsi itu sendiri adalah pertama: mental aparat yang bobrok. Terdapat banyak karakter bobrok yang menghinggapi para koruptor diantaranya sikap tamak. Sebagian besar para koruptor adalah orang yang sudah cukup kaya, namun karena ketamakannya mereka masih berhasrat besar untuk memperkaya diri. Sifat tamak ini biasanya berpadu dengan moral yang kurang kuat dan gaya hidup yang konsumtif. Ujungnya aparat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Yang lebih mendasar lagi adalah tidak adanya iman islam di dalam tubuh aparat. Jika seorang aparat telah memahami betul perbuatan korupsi itu haram maka kesadaran inilah yang akan menjadi Self Control bagi setiap individu untuk tidak berbuat melanggar hukum Allah. Sebab melanggar hukum Allah, taruhannya sangat besar, azab neraka. Kedua: kerusakan sistem politik, hukum dan pemerintahnnya. Kerusakan sistem inilah yang memberikan banyak kepada aparatur pemerintah maupun rakyatnya untuk beramai-ramai melakukan korupsi. Peraturan Perundang-undangan korupsi yang ada justru diindikasi “mempermudah” (jika ada penjabat negara setingkat Bupati dan anggota DPR/D tersangkut perkara pidana harus mendapatkan izin dari presiden), timbulnya korupsi karena hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang buluh, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Solusi

Dalam dunia majemuk dan modern seiring dengan gencarnya globalisasi yang mengubah pola pikir masyarakat Indonesia menuju peradaban yang lebih modern, Indonesia perlu perubahan baru untuk dapat memberantas tindak korupsi sampai keakar-akarnya.Dalam upaya pemberantasan korupsi tentunya perlu dilakukan secara bersama dengan upaya saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat, dengan disertai komitmen yang kuat dari setiap komponen bangsa. Memang partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali upaya-upaya pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi martir bagi para pelaku KKN.

Setiap permasalahan pasti ada solusinya, seperti halnya kasus korupsi.Tak mustahil korupsi mampu untuk diberantas walaupun memerlukan waktu yang lama. Hal ini akan terwujud jika syarat untuk memberantasnya dapat dilakukan dengan baik, syarat yang baik tentunya dengan tidak menjadikan hukuman penjara yang selama ini diterapkan, sebagai akhir dari masalah korupsi. Memasukan  para koruptor ke dalam penjara sama sekali tidak membuat efek jera, banyak koruptor yang masuk bui, namun sebanyak itu pula re-generasi baru menggarong negara.Lihat saja misalnya kelakuan pelaku koruptor yang ada di dalam penjara, merekahidup damai dan terkesan mewah dengan fasilitas bak hotel berbintang.

Berbagai upaya telah di lakukan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat dalam memberantas tindakan korupsi. Berbagai ide dan masukan dari masyarakat pun bermunculan pertama, wacana“hukuman mati”. Banyak masyarakat meminta agar pelaku korupsi di hukum mati,namun menurut penulismenghukum mati pelaku tindakan korupsi, bukanlah solusi yang tepat.Katakanlah tersangka pelaku korupsi telah dihukum mati, pernahkah kita berpikir bahwa tindakan ini akan mendatangkan masalah baru dikemudian hari, menghukum mati seseorang haruslah dengan bukti yang cukup, bukan semata-mata untuk kepentingan individu atau kepentingan politik. Jika tindakan ini disalahgunakan maka akan menyebabkan konflik sosial yang berujung pada aksi balas dendam yang akan meleyapkan nyawa-nyawa manusia yang tidak berdosa.Kedua wacana “memiskinkan para koruptor” Wacana ini sangat mengelitik penulis, dan menanggap ini sebagai sebuah lelucon, alasannya karena Indonesia adalah negara yang sedang bekembang menuju negara maju, untuk melunasi hutang negara saja negara ini belum mampu, lalu kita mau menambah orang miskin di negara ini. Bukankah itu sebuah solusi yang akan menambah beban negara? Jikalau wacana ini direalisasikan oleh pemerintah, bisa dibayangkan kita akan melihat ribuan keluarga koruptor yang hidup dikolong-kolong jembatan di Ibukota, dan ini akan merusak wajah negara.Selama ini mengurusi masyarakat miskin yang sudah ada saja kita masih sempoyonggan, ini malah mau mengurusi keluarga para pemakan uang rakyat alias para tikus.

Oleh karena itu, Indonesia perlu solusi yang tepat untuk memberantas tindakan korupsi yaitu dengan penerapan pendidikan antikorupsi secara serentak di sekolah-sekolah dasar di Indonesia.Mengapa harus pendidikan?dan kenapa di sekolah dasar? Alasannya karena pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan diri yang dilakukan melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Memilih anak-anak usia sekolah dasar tentunya memiliki alasan yang kuat, karena di usia ini anak-anak sedang pada tahap pembentukan karakter diri. Jika di usia ini mereka mendapatkan ilmu dan bimbingan yang tepat maka pemkembangan dirinya pun akan baik. Begitu pun sebaliknya jika di usia mudanya sudah dibentuk dengan tindakan yang salah, maka di khawatirkan perkembangan dirinya akan membentuk pribadi diri yang negatif. Wacana pendidikan antikorupsi bukan halasing, namun selama ini pendidikan anti korupsi belum terealisasikan dengan baik, pendidikan anti korupsi lebih banyak di berikan sebagai mata kuliah di universitas atau kampus di Indonesia.Oleh karena itu, hal ini menarik penulis untuk memilih pendidikan antikorupsi di sekolah dasar sebagai sasaran utama dalam upaya menciptakan generasi muda yang bebas korupsi.Anak-anak harus di berikan pemahaman bahwa korupsi itu adalah tindakan yang salah dan tidak patut untuk mereka tiru, pemahaman ini tentunya harus dikuatkan dengan menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai pelajaran wajib di sekolah seperti halnya mata pelajaran Agama, IPS, PKN dan pelajaran lainnya. Materi yang diajarkan harus dikuatkan dengan program tahunan, program semester, Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan pembahasan  yang lengkap dan menarik, dan disesuaikan dengan karakteristik siswa misalnya dengan mengenalkan apa itu korupsi?, apa saja yang termasuk tindakan korupsi?, dan diperkenalkan juga kepada siswa tentang siapa saja pelaku dari koruptor melalui media gambar seperti halnya mereka mengenal para pahlawan bangsa ini, agar mereka mengetahui bahwa para koruptor itu adalah orang yang tidak patut untuk mereka contohi.

Selain itu, pendidikan anti korupsi tak akan berjalan baik jika tanpa dilengkapi oleh-oleh pendidik yang berkualitas dan memiliki pemahaman dan dinyatakan sebagai pendidik  yang terakreditasi bersih dari tindakan korupsi, Dalam upaya ini, tentunya dibutuhkan kerjasama antara menteri pendidikan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal memberikan pelatihan kepada guru-guru agar tujuan dari pendidikan antikorupsi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berkaca pada negara Finlandia yang telah lebih dulu menerapkan pendidikan ini dalam upaya memberantas korupsi.Namun jauh sebelum itu negara yang telah melaksanakan pendidikan antikorupsi di sekolah dan telah menunjukan hasil yang signifikan adalah Hongkong.Hongkong melaksanakannya semenjak tahun 1974 dan menunjukan hasil yang luar biasa.  Jika tahun 1974 Hongkong adalah negara yang sangat korup dan korupsi dideskripsikan dengan kalimat from the womb to tumb, maka saat ini Hongkong adalah satu kota besar di Asia dan menjadi kota terbersih ke-15 di dunia.

 Terlepas dari masalah korupsi itu sebagai budaya atau bukan yang jelas peran pendidikan akan dapat membantu meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi dan memberantas korupsi. Pendidikan merupakan instrument penting dalam pembangunan bangsa baik sebagai pengembang dan peningkat produktivitas nasional maupun sebagai pembentuk karakter bangsa.Buruk manusia dapat ditransformasikan ke dalam hal yang positif melalui pendidikan, pendidikan juga merupakan upaya normatif yang mengacu pada nilai-nilai mulia yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa, yang dengannya nilai tersebut dapat dilanjutkan melalui peran transfer pendidikan baik aspek kognitif, sikap maupun keterampilan.Pendidikan membimbing manusia menjadi manusia yang manusiawi yang makin dewasa secara intelektual, moral dan sosial.

About the author

mustakim mustakim

mustakim mustakim

Add Comment

Click here to post a comment