Profil

Peran Pemuda sebagai Generasi Anti Korupsi

Peran Pemuda sebagai Generasi Anti Korupsi

Oleh : Muhammad Irpan

Korupsi adalah suatu tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan yang secara tidak wajar dan legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka, untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi saat ini sudah menjadi bentuk penyimpangan dan penyelewengan yang sudah menjamur di kalangan pejabat tinggi maupun masyarakat, fenomena ini sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan kongsi dagang bernama VOC (Vereenidge Oostindische Compagnie) yang diprakarsai oleh Pangeran Maurits dan Olden Batneveld, VOC ini memiliki tujuan awal adalah untuk menyaingi persekutuan dagang yang didirikan oleh Kerajaan Inggris yaitu EIC (East India Company) yang didirikan 2 tahun sebelum VOC berdiri. VOC sangat memberikan pengaruh besar terhadap pendapatan Belanda dengan menerapkan sistem monopoli dalam praktiknya di Indonesia.

VOC dalam praktiknya berjalan selama 197 tahun, hingga pada akhirnya pada tahun 1799 mengalami kebangkrutan hingga dibubarkan akibat maraknya kegiatan korupsi di semua tingkatan, baik pejabat tinggi sampai pegawai rendah. Korupsi dalam VOC dilakukan dengan berbagai cara seperti memotong kas dan anggaran, mengambil sebagian keuntungan, memaksa rakyat menyerahkan hasil bumi melebihi ketentuan, melakukan praktik suap untuk memuluskan kepentingan pribadinya, memaksa rakyat menyerahkan upeti sampai mengajukan target dibawah potensi sasaran, sehingga kelebihan sasaran tersebut dapat dimasukkan ke kas pribadi yang seharusnya menjadi hak VOC. Maraknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC berujung pada kebangkrutan kongsi dagang tersebut, hingga pada akhirnya Kerajaan Belanda memutuskan mengambil alih sepenuhnya kekuasan politik ekonomi VOC menjadi milik kerajaan Belanda yang menyebabkan Indonesia memasuki era kolonialisme dan resmi menjadi negara jajahan Belanda.

Selama masa kolonialisme pemerintahan Belanda, semakin kuat rasa dan semangat nasionalisme berkembang pada diri pemuda, kaum pemuda yang intelektual melakukan perubahan strategi untuk melawan pemerintah kolonial Belanda dengan didirikannya organisasi yang bersifat sosial, ekonomi, politik dan budaya serta keagamaan. Perubahan strategi ini belum menyentuh masalah-masalah korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia tapi lebih mengedapankan langkah memperjuangkan bangsa agar terlepas dari jeratan penjajahan yang yang saat itu mengerogoti sumber daya alam Indonesia. Perjuagan itu dilakukan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan agar menjadi bangsa yang merdeka.

Memasuki era kemerdekaan, budaya korupsi ternyata masih tetap saja menjadi borok yang terus menggerogoti bangsa Indonesia. Sayangnya praktik korupsi tersebut justru pada saat itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Terbukti memasuki era Orde Baru, aparatur negara seperti parlemen yang memiliki fungsi pengawasan dibuat lemah. Anggaran DPR ditentukan oleh pemerintah sehingga fungsi pengawasan tak ada lagi. Lembaga yudikatif pun dibuat serupa oleh rezim Orde Baru. Kekuatan masyarakat sipil pun dimandulkan.Penguasa Orde Baru secara perlahan membatasi ruang gerak masyarakat dan melakukan intervensi demi mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya krisis moneter pada tahun 1997-1998. sehingga tak ada kekuatan yang tersisa untuk bisa mengadili kasus-kasus korupsi secara independen.

Seiring dengan kian maraknya kesewenangan rezim Orde Baru, gerakan kaum muda dalam mengawasi jalannya pemerintah Orde Baru kian berkembang, gerakan ini dibuat untuk membatasi ruang gerak perilaku korupsi di berbagai sektor yang terjadi di Indonesia. Pemuda sebagai garda terdepan melakukan koreksi terhadap pemerintahan dengan cara menumbangkan rezim Orde Baru melalui gerakan reformasi yang bertujuan untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai wujud dari gerakan reformasi khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi, maka dibentuklah sebuah lembaga independen yang dinamai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Semenjak terbentuknya KPK, lembaga ini cukup berhasil melaksanakan visi mereka dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sejak tahun 2004 sampai awal tahun 2015 saja setidaknya ada 311 kasus korupsi dan tak kurang dari 460 residivis berhasil dieksekusi oleh KPK.

Pemuda memiliki peran yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Dimulai dari sejarah perjuangan kemerdekaan hingga sampai pada fase mengisi kemerdekaan dan mengawal keutuhan bangsa. Pemuda sebagai agen perubahan selalu siap maju ke depan jika ternyata pemegang amanat rakyat tidak menjalankan amanatnya dengan baik.Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya cukup mengandalkan satu instrumen hukum berupa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lembaga independen seperti KPK saja. Diperlukan berbagai upaya pencegahan yang perlu dilakukan pemuda sebagai agen perubahan sekaligus generasi anti korupsi, berikut akan dipaparkan upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi.

Pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat atau orang terdekat bahwa masyarakat memiliki hak untuk meminta segala informasi yang berkaitan dengan segala kebijakan pemerintah. Keterbukaan informasi menjadi salah satu langkah efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan pemerintah. Transparasi dalam mengelola kebijakan pemerintah akan mendorong terwujudnya good governance, karena ketika transparansi dilakukan diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih demokratis terhadap regulasi yang dibuat pemerintah.

Kedua, meningkatkan public awareness dengan cara melakukan kampanye melalui media massa maupun media sosial serta melakukan seminar dan diskusi, mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi.

Ketiga, ikut serta memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan cara mengenalkan sarana media bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi dimana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Mekanisme pelaporan tersebut harus dipermudah atau disederhanakan misalnya via telepon, surat, media sosial dan media internet.

Keempat, di beberapa negara pasal mengenai ‘fitnah’ dan ‘pencemaran nama baik’ tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dengan mempertimbangkan bahwa bahaya korupsi dianggap lebih besar daripada kepentingan individu. Walaupun sudah memiliki aturan mengenai perlindungan saksi dankorban yakni UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.Masyarakat Indonesia masih dihantui ketakutan akan tuntutan balik melakukanfitnah dan pencemaran nama baik apabila melaporkan kasus korupsi.

Undang-undang mengenai pasal pencemaran nama baik tersebut sebaiknya dicabut karena sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam sistem kenegaraan Indonesia. Pasal tersebut justru menghambat demokrasi dan sering digunakan untuk melindungi kekuasaan. Tidak sedikit pihak yang dirugikan atas penerapan pasal pencemaran nama baik, seperti aktivis pergerakan, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan pers terlebih dalam upaya penanganan dan pemberantasan korupsi.

Apalagi pasal mengenai pencemaran nama baik justru dirasa sangat kontradiktif terhadap pasal perlindungan saksi dankorban, dalam kasus dugaan korupsi, karena terduga pelaku tindak pidana korupsi yang notabene memiliki kekuasan dan jabatan tinggi, bisa sajamelaporkan balik si pelapor dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik tersebut, sehingga kasus pidana korupsi tersebut akan menjadi ambigu.

Pada akhirnya masyarakat akan dibuat takut melaporkan dugaan tindak pidana korupsi karena adanya tuntutan pencemaran nama baik.Sehingga pemerintah perlu membuat peraturan khusus yang memberlakukan tidak berlakunya pasal pencemaran nama baik khusus pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam upaya  pemberantasan korupsi di kalangan pemerintah maupun pejabat tinggi.

Karena sifatnya yang luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa khususnya pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Belajar dari masa lalu proses pemberantasan korupsi selalu berkaitan dengan perjuangan pergerekan pemuda. Dalam konteks inilah pemuda sebagai salah bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan pemuda dapat berperan aktif dalam upaya pemberentasan korupsi sehingga ke depannya akan lebih banyak pemuda yang mampu meneruskan estafet perjuangan para pemuda saat ini dalam upaya pemberantasan korupsiyang mungkin akan terjadi di masa depan.

Daftar Pustaka :

Alfian, dkk. 2007. Sejarah untuk SMA dan MA Kelas XII Program Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: Erlangga.

Santoso, Djoko. 2011. Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perguruan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Taufik, Ahmad. 2015. Persoalan Bangsa 70 Tahun Indonesia Merdeka Sebuah Agenda Penyelamatan. Jakarta: Ahlulbait Indonesia.