Anti Korupsi Profil

Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menanamkan Nilai Anti Korupsi Sejak Dini

Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menanamkan Nilai

Anti Korupsi Sejak Dini

Oleh : Ekawati

 

  Korupsi sangat marak terjadi di Indonesia, pada dasar nya korupsi secara hanafiah berasal dari bahasa latin “corruptio” yang maknanya busuk, buruk , ketidakjujuran dan penyimpangan dari kesucian. Secara spesifik bentuk korupsi bervariasi, pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebut bahwa korupsi dirumuskan menjadi tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi seperti politik uang (money politic), lobi-lobi (lobbying),suap (bribery), gratifikasi, penggelapan uang, mark up  anggaran, cuci uang ( money laundry), pungutan liar, proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran,dan lainnya (KPK, 2006). Fenomena korupsi bukanlah hal yang baru, Menurut Alatas ( 1983) kasus korupsi mungkin telah sejak awal sejarah manusia kecuali pada masa yang sangat primitif,  sepertinya korupsi sudah menjadi tradisi dan budaya yang mengakar di Indonesia. Motif-motif yang menjadi utama seorang melakukan tindak pidana korupsi bisa bermacam-macam mulai dari kekuasaan, kekayaan, hingga wanita.

Bangsa Indonesia sudah sampai puncak batas kesabaran dalam menghadapi yang menggoroti hampir seluruh aspek kehidupan. Batas kesabaran diutarakan dalam bentuk keinginan  untuk bertindak luar biasa dalam memberantas korupsi, yaitu dengan pencanangan Hari Anti Korupsi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 9 Desember 2004. Namun, hingga kini korupsi justru  semakin merajalela. Korupsi besar-besaran terjadi semua lini negara : legislatif, eksekutif dan yudikatif, serta berlangsung secara berjamaah , lintas profesi dan lintas sektor , sehingga tidak salah jika muncul julukan rezim kleptorat ( Jansen S, 2011). Apabila kita melihat dari sejumlah korupsi yang ada di Indonesia, kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi ( KPK) sebagian besar (77%) adalah kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan penggadaan barang dan jasa ( Hardjowiyono, 2006). Artinya, dalam banyak hal korupsi yang terjadi di Indonesia adalah korupsi birokrasi.

Salah satu korupsi yang baru-baru ini kembali mencuat ke permukaan media adalah Kasus E-KTP yang merupakan tindakan yang di dalamnya  dengan berbagai jenis korupsi karena oknumnya ada yang melakukan suap, gratifikasi, lobi-lobi, mark up, cuci uang, penyalahgunaan anggaran dan lain sebagainya. Dari satu kasus tersebut saja , Indonesia  sudah mengalami kerugian. Mengingat banyaknya kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus korupsi salah satunya kurangnya penekanan hukum dan pembinaan mental spiritual serta aspek moralitas dari aparat pemerintah daerah. Maka sangat penting  bagi berbagai pihak, publik untuk segera melakukan tindakan dan pemberantasan agar mata rantai kasus korupsi bisa dihentikan. Harapannya tidak ada lagi kerugian negara yang muncul dari korupsi sehingga uang rakyat yang dikelola negara memang dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan di Indonesia, dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan masih cenderung parsial dan tidak memiliki desain strategi yang jelas sehingga dalam banyak hal tidak mampu mengurangi secara signifikan tingkat korupsi yang terjadi. Setidaknya terdapat dua kemungkinan dari gagalnya suatu program anti-korupsi dalam mencapai tujuannya, yaitu akibat kesalahan dalam mendesain program anti-korupsi yang tidak memepertimbangkan semua faktor yang berpengaruh serta akibat diagnosa yang salah terhadap permasalahan korupsi yang dihadapi.

Sementara itu, terkait dengan penyusunan strategi anti korupsi ini, Kligaard ( 1998a; 1998b) berpendapat bahwa strategi anti korupsi juga harus di arahkan pada penguatan peran masyarakat dalam mengawasi pemerintah serta penguatan akuntabilitas publik. Pentingnya peran partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi ini ternyata belum begitu mendapat perhatian dan dikaji secara mendalam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat misalnya dari kesulitan yang kita dapatkan dalam upaya pencarian dan penggalian informasi mengenai kedua hal tersebut. Namun demikian,  terdapat pernyataan dari sejumlah pihak yang menegaskan pentingnya peran masyarakat dan akuntabilitas publik dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Korupsi di Indonesia memang sulit diberantas, baik dikalangan lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Hal ini dikarenakan sudah sangat membudaya serta rendahnya partisipasi publik dan kurang kesiapan pengetahuan generasi muda dalam menhadapi kasus korupsi turut menjadi permasalahan mengapa korupsi di Indonesia sangat sulit dihilangkan. Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai anti-korupsi dalam diri sejak usia dini menjadi hal itu sangat diperlukan, karena anak akan menjadi penerus estafet kepemimpinan. Anak dilahirkan ke dunia memiliki karakter yang beragam, baik secara fisik maupun psikisnya. Keunikan dan kekhasan  merupakan akar dan kebutuhan manusia untuk berkomunikasi sekaligus sebagai cara untuk menunjukkan bahwa kehadiran diri personalnya. Untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejalan dengan pendidikan moral, sehingga nilai yang harus dikembangkan nilai moral , karena dengan diberikannya nilai moral sejak usia dini, diharapkan pada tahap perkembangan selanjutnya anak akan mampu membedakan baik, buruk, benar, salah, sehingga anak dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ini akan berpengaruh pada mudah tidaknya anak di terima oleh masyarakat sekitarnya dalam hal bersosialisasi.

Penekanan moral merupakan hal yang perlu ditanamkan  dalam jiwa anak dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi  pada anak usia dini. Penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini harus memperhatikan aspek perkembangan  pengetahuan anak tentang moral , perasaan moral dan tindakan moral anak. Perkembangan anak moral anak usia dini masuk pada tahap realisme moral yakni perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Dalam tahap ini, anak menilai tindakan  sebagai benar atau salah atas dasar konsekuensi dan bukan atas berdasarkan motivasi dibelakangnya. Pada tahap perkembangan anak mulai bersosialisasi pada usia 2 tahun, melalui metode bermain anak melakukan proses sosialisasi dan jiwa kejujuran serta kepatuhan terhadap lingkungannya. Menanamkan moral, perilaku yang mengutamakan kejujuran, dan kepatuhan merupakan proses yang tidak dapat tercipta dengan cepat, namun memerlukan suatu latihan pembelajaran diri sejak berusia dini, sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang membudaya. Salah satu proses perkembangan jiwa moral anak dilingkungan yaitu di lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat ini merupakan sebuah wadah serta behavioural modelling yang di transmisikan melalui contoh-contoh perilaku terhadap anak. Oleh karena itu nilai-nilai yang baik, jujur dalam berkata dan bertindak sangatlah penting ditanamkan terhadap anak sejak usia dini, sebab anak usia ( 3-5 tahun) merupakan peniru yang ulung. Tahapan perkembangan usia sebelumnya akan memberikan dasar pada tahapan usia berikutnya, oleh sebab itu pada usia dini merupakan masa yang paling penting untuk meletakkan dasar nilai atau menanamkan etika dan membentuk moral.

Implikasi paling ekstrim terjadinya korupsi adalah timbulnya generasi pecundang, tidak bermoral, tidak bermatabat dan hilangnya jati diri bangsa. Pranata sosial sebaik apapun bila sudah di isi dan dijalankan oleh mereka yang bermental negative demikian akan mengantar bangsa ini kepada kebangkkrutan harga diri, oleh karena itu menanamkan nilai anti korupsi, nilai moral sejak usia dini sangat diperlukan. Masyarakat yang tegas serta panutan positif bagi lingkungan anak adalah pemancangan fondasi untuk timbulnya nilai-nilai kejujuran, moral yang menjadi jiwa anti korupsi. Mari kita tindakan dan memberi cerminan bagi generasi kita sejak dini untuk meningkatkan nilai-nilai anti korupsi sehingga Indonesia ini bersih dari jiwa koruptor yang akan merusak negara ini.

About the author

mustakim mustakim

mustakim mustakim

Add Comment

Click here to post a comment