Anti Korupsi

Negeri Menangis Ketika Mendengar OTT

Negeri Menangis Ketika Mendengar Ott

*Murtala

            Tidak banyak yang tau bahwa setiap 9 desember diperingati hari Anti-korupsi dunia (Internasional Anti-Corruption Day). Jangankan masyarakat awam pejabat pun kadang tidak teringat bahwa setiap 9 Desember diperingati hari Anti-Korupsi dunia. Padahal hampir semua negara memperingatinya.

            Ironisnya di negeri ini tidak banyak pejabat yang mengetahui bahwa 9 Desember adalah hari Anti-Korupsi dunia, ntah mareka sedang disibukkan oleh pekerjaan. Padahal peran dan kontribusinya sangat besar untuk bisa mencegah tidak terjadinya korupsi di negeri ini. Pejabat harus saling bekerjasama dan bahu membahu dengan instansi lainya seperti Kemendikbud supaya di tambahkan jam pelajaran agama di sekolah-sekolah baik di kota maupun di perdesaan.

            Di awal-awal Januari dan Februari 2018, sebanyak tujuh kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diantaranya Bupati Hulu Sungai Tengah, Kebumen, Jombang, Ngada, Halmahera timur, Jambi dan bupati subang. Akhir-akhir bulan ini KPK juga menetapkan gubernur Aceh dan bupati Bener Meriah sebagai tersangka dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018.

            Padahal sejak 31 Oktober 2003 majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mengadopsi konvensi PBB melawan korupsi (United Nations Convension Againts Corruption – UNCAC) pada 31 Oktober 2003 di Meksiko dan baru pada bulan Desember tahun 2005. Melalui resolusi 58/4 majelis PBB menunjuk 9 Desember sebagai hari Anti Korupsi dunia. Sejak diresmikan 9 Desember adalah hari Anti Korupsi dunia, Indonesia selalu menyelenggarakan Hari Anti Korupsi Indonesia (HAKI) yang di pimpin oleh presiden langsung. Rupanya sejarah pemberantasan korupsi di indonesia telah ada sejak awal orde baru di bawah kepemimpinan presiden soeharto. Pada HUT RI Tahun 1970, Soeharto meyakinkan rakyat bahwa komitmen memberantas korupsi dalam pemerintahanya sangat besar.

            Kenyataanya kursi kepresidenan silih berganti namun korupsi di negeri ini sulit untuk di berantas. Atas komitmennya presiden ke lima presiden Megawati Soekarno Putri mendirikan KPK dengan tujuan memberantas kasus korupsi dengan cara menindak pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi serta memonitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pendidikan Karakter

            Banyak pengamat politik dan pendidikan menyatakan kesetujuaan nya di terapkan pendidikan Karakter di indonesia, karena pendidikan karakter adalah proses belajar mengajar yang jeli terhadap nilai-nilai yang bertentangan . Di dalam proses tersebut guru menekankan siswanya tentang pengetahuan korupsi (kognitif) dan upaya pembentukan karakter (efektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi.

            Menurut Paulo Freire, pendidikan mesti menjadi jalan menuju pembebasan permanen agar manusia menjadi sadar tentang penindasan yang menimpanya. Dalam kenyataanya China mampu mengatasi korupsi di negara nya, di era 1997 cina dikenal sebagai negara yang banyak terjadi kasus korupsi. Tetapi sejak Zhu Rong Ji menjabat presiden, ketegasan nya dalam menjatuhkan sansi terhadap koruptor patut diacungi jempol. Begitu tegasnya Zhu Rong Ji melawan korupsi secara tidak sadar dia melontarkan ucapan yang sangat di takuti oleh pejabat-pejabat di China “ Beri saya 100 peti mati, 99 akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor, dan 1 untuk saya kalau saya melakukan tindakan korupsi”.

            Kalimat Zhu Rong Ji ternyata mampu mempengaruhi mind set penjabat-pejabat di china apa bila melakukan korupsi tidak ada ampun bagi mareka yang terbukti melakukan dan terlibat dalam korupsi.

Pendidikan Anti Korupsi

            Meski kurikulum pendidikan Anti Korupsi sedang digodok tidak hanya Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi dibantu juga oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Idealnya bahwa sekolah bukanlah sekedar tempat menimpa ilmu pengetahuan, melainkan juga tempat membentuk kepribadian yang baik. Wajar dan pantas Kementerian Pendidikan Nasional Bersama KPK mewancana dimasukkan kurikulum pendidikan anti korupsi di semua jenjang sekolah, dengan tujuan apabila siswa lulus di suatu saat dan berkecimpung dalam suatu instansi tidak melakukan kasus korupsi.

            Pendidikan anti korupsi pada dasarmya adalah bagian dari pendidikan karakter, seyongyanya tidak perlu di bentuk menjadi kurikulum sendiri, tetapi di ajarkan melekat pada mata pelajaran lainya. Ini akan sangat tergantu pada karakter guru-guru dalam menkolaborasi keduanya. Namun banyak pengamat dan pakar angkat bicara apabila kurikulum pendidikan anti korupsi disatukan ini tidak akan berjalan. Dengan demikian Kementerian Pendidikan Nasional bersama KPK mencoba merilis pendidikan anti korupsi

Undang-undang korupsi

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi di dunia, pasti dan pasti memiliki UUD sendiri dalam mengatasi problem – problem yang terjadi dalam Negara, walaupun mempunyai UUD, saat ini masih tetap memiliki banyak masalah, misalnya saja suap menyuap di antara lembaga pemerintah , penyelewengan kekuasaan, dan juga yang paling parah ialah Korupsi. Korupsi selalu terjadi di Indonesia setiap tahunnya, banyak yang di liput oleh media dan banyak juga yang tidak di liput oleh media sehingga masyarakat tidak  mengetahui berapa banyak jumlah kasus korupsi yang merugikan Indonesia. Masyarakat mempertanyakan kenapa korupsi di Indonesia apakah lemahnya UUD atau tidak ? para pakar politik dan pendidikan menyatakan bahwa kenapa kasus korupsi sering terjadi di Indonesia bisa disebabkan karena rusaknya moral-moral para pemimpin kita yang ada di pemerintahan sehingga mereka sering gelap mata dan lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri.

Walaupun Indonesia memiliki sebuah lembaga pemberantasan korupsi atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), mereka merupakan kumpulan orang-orang yang terhormat yang diberi kepercayaan untuk mengidentifikasi dan mencari siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi. para Koruptor memang sudah seharusnya dihukum sesuai pelangaran yang mareka lakukan. Justru belakangan ini malah anggoto Komisi Pemberantasan Korupsi yang di serang sampai saat ini belum terindenfikasi siapa pelakunya.

UUD yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah   Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999,  Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999, Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999.

            Pemerintah yang mempunyai wewenang dalam memberantas korupsi sudah berusaha membentuk UUD untuk membuat efek jera kepada orang – orang yang terlibat dalam kasus korupsi. Saat ini banyak para koruptor tidak takut melakukan korupsi. Mungkin mareka para korupto – koruptor baru merasakan kekhawatiran dan takut apa bila pemerintah yang mempunya wewenang menerapkan apa yang di katakana oleh presiden China Zhu Rong Ji “Beri saya 100 peti mati, 99 akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor, dan 1 untuk saya kalau saya melakukan tindakan korupsi”