Opini

Perjuangan senator Aceh untuk menjadikan Aceh lebih Bersyariat, Aman dan Sejahtera

acehgemilang.com |Siapa yang tidak mengenal nama Fachrul Razi dikalangan masyarakat Aceh yang merupakan senator Aceh yang berjuang untuk memperjuangkan hak- hak warga Aceh di parlemen, Beliau Lahir di Langsa, Aceh 6 Juni 1980, Fachrul Razi merupakan politisi yang memiliki tekad untuk memajukan Aceh. (04/04/2019)

Sebelum memasuki kancah perpolitikan Indonesia, Master jebolan Universitas Indonesia ini telah banyak berkiprah untuk daerahnya, seperti terlibat dalam gerakan Pramuka untuk menangani tanggap darurat saat gempa Gayo. Aksi yang digalang tanpa membedakan suku dan lokasi, Fachrul bergerak menerobos keisolasian Ketol untuk mengirimkan bantuan kepada para korban.

Fachrul sebelum menjadi Senator dengan total suara pemilih sebanyak 345.915 orang ini telah aktif sebagai kader Partai Aceh dan sangat memahami Aceh di antaranya MoU Helsinki yang menjadi pedoman dirinya dalam membangun Aceh ke depan, dengan 3 Senator lainnya dari Aceh, Fachrul berharap setiap aspirasi yang datang dari Aceh dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah pusat sehingga dapat menjadi provinsi yang berkembang dan maju.

​Dewasa ini semakin disadari oleh banyak pihak bahwa dalam memajukan suatu daerah, manusia merupakan unsur terpenting. Hal ini karena manusialah yang mengelola sumber daya lainnya yang ada dalam suatu daerah tersebut, sehingga menjadi bermanfaat dan tanpaadanya sumber daya manusia maka sumber daya lainnya menjadi tidak berarti.

Mengingat bahwa sumber daya manusia merupakan unsur terpenting, maka pemeliharaan hubunganpemimpin yang kontinyu dan serasi dengan para masyarakat dalam suatu daerah menjadi sangat penting hal ini yang di lakukan oleh Bapak Fachrul Razi selaku Senator DPD RI.

Fachrul Razi terjun ke dunia politik karena prihatin melihat nasib bangsa dan negara yangmakin terpuruk, oleh karnanya sebagai generasi muda punya tanggung jawab meluruskan politik untuk kepentingan rakyat dengan membenahi sistem dan merealisasikan program yang meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada provinsi Aceh.

Lebih lanjut senator muda ini berkomitmen dalam mengembalikan system perpolitikan Indonesia, karena sudah melenceng secara teori, dan secara prakteknya juga tidak sesuai dengan etika bangsa Indonesia.

Bahkan ada yang menghalalkan segala cara untuk duduk di “Parlemen” dan tidak mewakili kepentingan rakyat melainkan kepentingan dalam struktur politiknya. Oleh sebab itu Facrul Razi memilih menjadi senator DPD RI, karena tidak terikat kepentingan partai. Usaha dan harapan Fachrul Razi juga tercapai sebagai wakil ketua Komite I DPD RI berkat dukungan dan antusias masyrakat yang mendorong Razi sebagai Senator DPD RI.

Hingga akhirnya Fachrul Razi juga telah aktif sebagai kader Partai Aceh dan sangat memahami Aceh di antaranya MoU Helsinki yang menjadi pedoman dirinya dalam membangun Aceh ke depan, dengan 3 Senator lainnya dari Aceh, Fachrul berharap setiap aspirasi yang datang dari Aceh dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah pusat sehinggadapat menjadi provinsi yang berkembang dan maju.

Selanjutnya untuk menjadikan provinsi Aceh agar berkembang dan maju tentu Fachrul Razi harus bekerja keras dalam mewujudkan visi misi dan program kerjanya. Program kerja yang sudah terealisasi didalam menyongsong perubahan masyarakat aceh yaitu Perjuangan Dana Desa, Pendirian dayah, Perjuangan Anti Korupsi dan Narkoba, Menyelesaikan MoU Helsinki, mendirikan SPMA dan yang lainnya , tentu hal ini lah yang dapat meningkatkan kualitas SDM dan memajukan daerah aceh.

Kemudian komitmen Fachrul Razi kedepan akan terus memperjuangkan hak rakyat aceh , menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat juga mengiplementasikan program-program kerja pada priode selanjutnya.

Fachrul Razi menyampaikan pada sebuah kesempatan ia katakan bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bermanfaat bagi orang lain dan Fachrul Razi juga mengajak generasi sekarang untuk berbuat baik bagi orang banyak dengan mengaplikasikan ilmu-ilmu kepada masyarakat yang kita dapat di bangku sekolah, kuliah dan lainnya.

Dalam Sebuah Seminar Internasional yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Tgk. Chik Pante Kulu. Kegiatan ini menghadirkan 2 orang pemateri, yaitu Rektor KUIS (Kolej University Islam Selangor) Prof Abdul Halim dan Senator DPD RI H. Fachrul razi MIP Senator Muda Aceh yang juga Calon DPD RI Nomor Urut 26 ini memaparkan sejarah peradaban Islam dan perkembangan pendidikan Islam dari masa Rasulullah hingga masa Utsmani Turki hingga sekarang.

“Peradaban Islam berkuasa selama 1200 tahun dan akhirnya jatuh setelah kebangkitan peradaban barat, Islam berjaya karena menggunakan sistem pendidikan Islam,” Jelas Fachrul Razi yang juga Master Ilmu Politik dari Universitas Indonesia ini. Fachrul Razi memaparkan bagaimana pendidikan di dunia sekarang telah terjebak dengan pola kurikulum modern dan meninggalkan sistem pendidikan Islam yang pernah berkuasa selama 1200 tahun. “Pasca kebangkitan barat, terjadi perubahan rekayasa global yang menggantikan sistem Islam dengan sistem sekuler, pendidikan Islam direduksi menjadi pendidikan yang tidak menanamkan identitas keislaman sesuaidengan masa Rasulullah,” jelas Fachrul Razi.

“Peradaban Islam berkuasa karena Alquran dan Hadits dijadikan pondasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan pembangunan, namun saat ini Islam melemah akibat hegemoni dan rekayasa global oleh barat, perubahan di negara muslim dilakukan dengan merubah sistem pendidikan Islam,” jelas Fachrul Razi.

Dalam paparannya Senator Fachul razi, MIP menuturkan bahwa Islam mempunyai kurikulum yang bagus dan luar biasa yaitu al-Qur’an dan Hadits.

“Hanya saja peradaban Islam terkikis oleh revolusi industri rekayasa global dengan menerapkan sistem kapitalisme secara ekonomi, demokrasi liberal secara politik dan individualisme secara sosial serta sekulerisme secara agama. Ummat Islam saat ini terjebak dalam peradaban barat,” kata Senator Fachrul razi. Ia juga menyarankan bahwa sudah saatnya kita kembali pada kurikulum awal dalam rangka membangun peradaban Islam di dunia.

Selain itu ke depan semoga para pendidik, bukan hanya sekedar mendidik dalam mentransfer ilmu akan tetapi juga sebagai pembentuk karakter sebagai manifestasi dari ilmu pengetahuan.

“Kembali kepada sistem pendidikan Islam yang sempurna, jika Aceh ingin kembali kepada kejayaan dimasa depan, Aceh harus menerapkan sistem pendidikan Islam dengan menerapkan sistem hafidz Al Quan kepada anak anakAceh,” jelas Fachrul Razi. Ketua STAI Tgk. Jamaluddin, MA dalam sambutannya mengatakan, bahwa tanda wujudnya peradaban adalah berkembangnya ilmu pengetahuan.

Selain itu maju mundurnya suatu peradaban juga tergantung pada ilmu pengetahuan. “Namun ilmu pengetahuan tidak mungkin hidup tanpa komunitas yang aktif dalam mengembangkannya. Di sinilah dibutuhkan peran para pendidik dalam mendidik anak didiknya,” Kata Tgk Jamaluddin. Sementara itu pemateri Prof. Dato Abdul Halim Tamuri dalam makalahnya yang berjudul “Revitalisasi Kecemerlangan Guru dalam Pendidikan Islam” menyampaikan bahwa peralihan peran pendidik dari orang tua ke guru menyebabkan peran pendidikan sangat penting. “Oleh karena itu untuk membangun peradaban Islam saat ini adalah dengan membangun para gurunya,” Kata Prof Abdul Halim.

​ Dalam hal ini Prof. Abdul Halim juga menegaskan bahwa fungsi guru bukan hanya sebagai mudarris dan mu’allim akan tetapi juga sebagai mursyid, murabbi bahkan muaddib. Ketua panitia Sarina Aini mengatakan tujuan diadakannya seminar ini adalah untuk membangun Islamic world view para peserta seminar yang terdiri dari dosen dan guru sebagai pendidik.

Seminar yang diikuti oleh 200 peserta guru dari berbagai sekolah dan dosen dari beberapa universitas itu bertemakan “Peran Pendidikan Islam dalam Membangun Peradaban Dunia.”
​Senator DPD RI Asal Aceh yang juga pimpinan Komite I DPD RI menyatakan apresiasi atas sikap politik Jokowi dalam mengamini perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Aceh dalam menuntut perpanjanganOtsus selamanya Jilid II. Senator H. Fachrul Razi, MIP yang dikenal lantang berbicara di media dan di Pusat mengenai perpanjangan Otsus Aceh Jilid II mengatakan bahwa perjuangan dan usaha bersama yang dilakukan oleh rakyat Aceh dalam menuntut keadilan dan kesejahteraan merata di Aceh telah direspon langsung Presiden.

Perjuangan kita gol direspon oleh Pemerintah Jokowi,” demikian jawaban singkat dari Senator Muda Aceh DPD RI ini yang juga sukses memperjuangkan Otsus Aceh Jilid II melalui hasil paripurna DPD RI. Selama duduk 4,5 tahun di Senayan, dirinya terus memperjuangkan agar MoU Helsinki diselesaikan dan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) diimplementasikan secara nyata di Aceh. “Sebagai WakilAceh di Pusat melalui DPD RI, Perjuangan rakyat Aceh tidak sia-sia,” jelas Fachrul Razi yang juga membidangi pemerintahan, politik, hukum, HAM, Dana Desa dan Pertanahan Keamanan di DPD RI.

​ Pada akhir tahun 2018, dalam rapat kerja DPD RI dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo pada Senin (3/12) di Kompleks Parlemen, Senayan. Dirinya sebagai pimpinan Komite I mengundang Rapat KerjaKhusus untuk membahas perpanjangan Otsus Aceh. Dalam Rapat Kerja ini menghasilkan kesimpulan rapat, dari kesepakatan evaluasi dan perpanjangan Otsus Aceh serta penguatan lembaga Wali Nanggroe. “Komite I DPD RI meminta kepada Pemerintah Pusat untuk mempersiapkan strategi Otsus Aceh Jilid 2 serta penguatan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh dan MRP di Papua serta MRPB di Papua Barat,” jelas Senator Fachrul Razi.

​ “Komite I DPD RI meminta kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan koordinasi dan penguatan kelembagaan khusus di Provinsi Aceh,” jelas Fachrul Razi yang saat ini menduduki posisi Wakil Komite I DPD RI selama 4 tahun berturut-turut. Melalui kewenangan yang dimiliki DPD, Komite I telah memanggil pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, untuk meminta penjelasan atas kebijakan pasca berakhirnya Dana Otsus baik di Provinsi Aceh.

Senator Fachrul Razi mengatakan bahwa Komite I telah melakukan banyak Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar dan kunjungan kerja pengawasan ke Provinsi Otsus tersebut, kesimpulan sementara menyatakan bahwa terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan Otsus namun perlunya exit strategi pasca berakhirnya Otsus dengan kebijakan Otsus Jilid 2 selamanya.

​ Fachrul Razi menyebutkan, adanya lampu hijau dari pemerintah pusat untuk memperpanjang Otsus di Aceh dan Papua adalah solusi yang penting dalam rangka memperkuat Aceh sebagai daerah yang memperoleh perhatian serius melalui kekhususan dan keistimewaan. “Kita dari Senator Indonesia akan terus memperjuangkan dan mengawal Otsus Aceh menjadi selamanya, karena ini menyangkut masa depan Aceh yang jauh lebih baik,” jelasnya.

Fachrul Razi menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo telah menegaskan setuju untuk dilanjutkannya Otsus Aceh dan Papua dengan melakukan evaluasi dana otsus sebagai kelanjutan dana Otsus pasca berakhirnya Dana Otsus.

Pihaknya juga mengaku telah menerima kunjungan Wali Nanggroe sebelumnya di kantor Kemendagri juga membahas masalah perpanjangan Otsus Aceh.

​ “Perjuangan kita di DPD RI, terutama komite I terus berusaha untuk memperpanjang dan mempersiapkan strategi dan blueprint dana otsus jilid II, yaitu otsus selamanya. Selain itu kita juga akan mengawasi dan mempreventif supaya dana otsus initidak disalahgunakan atau intinya agar Dana Otsus tepat sasaran. Sebab 10 tahun belakangan, kita sudah melihat bahwa ada 815 miliar dana otsus yang hari ini pertanggung jawabannya tidak jelas, itu belum lagi dari laporan-laporan lain,” ungkapnya.

“Nah, kita sedang melihat apakah melalui Perpu atau mekanisme lain yang secara hukum dengan pendekatan politik atau menurutnya melalui revisi UUPA ‘terbatas”. Namun demikian, pihak Pemerintah Pusat selalu memberikan argumentasi terkait adanya korupsi tinggi, penyalahgunaan kewenangan kekuasaan, kemudian terjadinya OTT dan lain sebagainya.

Alasan pemerintah pusat selalu menyalahkan anggaran yg sudah berjalan tidak efektif, oleh karena itu kita mencari solusi agar dana menjadi efektif dan Dana Otsus Aceh dapat diperpanjang selamanya. Atas rekomendasi itu, lanjutnya, Pemerintah Pusat sudah memberikan sinyal positif dan diperkuat dengan pernyataan sikap Presiden Jokowi, tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada tanggal 20 Desember 2018, DPD RI menyetujui dana otonomi khusus (otsus) Aceh diperpanjang setelah 2027.

​ Pengesahan ini berdasarkan laporan yang dibacakan oleh Pimpinan Komite I DPD RI, H Fachrul Razi MIP yang juga enator asal Aceh. Fachrul Razi dalam sidang paripurna DPD RI membacakan laporan bahwa Komite I memiliki perhatian penuh terhadap pelaksanaan otsus di Papua, Papua Barat, dan Aceh yang diwujudkan dengan mengagendakannya menjadi salah satu fokus pengawasan DPD.

“Apalagi ada persoalan krusial dari keberlakuan UU Otsus yakni terkait dengan akan berakhirnya Dana Otsus dan masa depan Aceh,” tutup Senator Muda Aceh yang dikenal kritis

SEJUMLAH masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Korps Barisan Pemuda Aceh (BPA) kembali menggelar aksi menolak hadirnya perusahaan tambang PT Emas Mineral Murni (EMM).

​ Seperti baru-barui ini massa mengusung karton dan cangkul sebagai simbol kepedihan masyarakat ketika tanahnya ‘dicangkul’ oleh perusahaan. Sementara itu dalam merespon aksi tersebut, Pemerintah Aceh berdalih sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa emerintah daerah (bupati) tidak lagi berwenang mengeluarkan izin tambang. Berdasarkan undang-undang itu, jelasnya, perizinan tambang hanya bisa dikeluarkan oleh pemerintah provinsi atau pusat.

​ Pemerintah Aceh mengganggap bahwa gubernur tidak berwenang mencabut izin tersebut, karena izin usaha pertambangan PT EMM dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu BKPM. Sehingga, jika gubernur mencabut izin secara sepihak maka kemungkinan besar akan digugat oleh perusahaan. Senator H. Fachrul Razi, MIP menyayangkan sikap tersebut sebagai sikap pembelaan terhadap perusahaan bukan terhadap rakyat.

“Ini sikap pengecut pemerintah Aceh, perlu saya tegaskan bahwa pengalihan tanah Aceh telah dikembalikan kepada rakyat Aceh melalui pemerintah Aceh, silahkan baca UUPA dan Perpres Pertanahan, kenapa pemerintah Aceh takut mengevaluasi bahkan mencabut izin tersebut, anehnya kenapa erujuk UU No 23 tahun 2014, mengapa tidak berpegang pada UUPA,” kecamnya.

Fachrul Razi juga menjelaskan bahwa adanya perizinan yang dilakukan oleh pusat jika tidak diketahui oleh pemerintah Aceh adalah hal yang aneh, apalagi menurutnya mencapai luas tanah lebih dari 10 ribu hektar yang melibatkan dua kabupaten yaitu Nagan Raya dan Aceh Tengah. “Sikap Saya jelas, Tolak PT EMM dan Tambang Emas di Aceh, dan siapapun yang mendukungnya kami akan akan lawan,” tegas Fachrul Razi.

Sebelumnya, Senator Aceh, yang juga Pimpinan Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, MIP di sidang DPD RI di Senayan Jakarta telah memaparkan ada proyek pertambangan besar di Aceh dalam bentuk “Freeport Kedua” di Nagan Raya.

​ Senator Aceh yang juga Wakil Komite I DPD RI, H Fachrul Razi, MIP mempertanyakan kepada Pemerintah Pusat terkaitizin pertambangan di Nagan Raya seluas 10.000 hektare.

Senator Fachrul Razi meminta pemerintahmembatalkan perizinan tambang di Nagan Raya. Senator DPD RI Aceh H. Fachrul Razi, MIP yang juga calon DPD RI Asal Aceh No 26 “Tidak boleh ada izin atau aktivitas apapun dalam hal pertambangan emas di Nagan Raya, saya akan mendesak Menteri ESDM dicopot oleh Presiden Jokowi atas Izin yang dikeluarkan dan mendesak izin ini dicabut,” tegas Fachrul Razi. Fachrul Razi menyatakan permasalahan tambang yang ada di Nagan Raya harus menjadi masalah serius pemerintah Pusat dan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah di Pusat, Semoga Tercapai semua tugas muia beliau untuk menjadikan Aceh lebih bersyariat, aman, dan sejahtera.

Penulis,Muhammad haikalt

Profil Penulis.
Muhammad Haikal, dilahirkan di Desa Lamkuta Kec Pidie Kab Pidie NAD pada tanggal 06 Desember 2000, yang merupakan anak pertama dari lima bersaudara, pasangan Bukhari A Gani dan Zarnida. Penulis menghabiskan masa kanak-kanaknya di kampung halaman yang bertempat di kota Sigli yang mengawali pendidikan tahun 2005-2006(1 tahun) di TK Tjuet Nyak Dien Sigli, dilanjutkan di SD Negeri 1 Sigli pada tahun 2006-2012(6 tahun), kemudian melanjutkan SMP Unggul YPPU Sigli pada tahun 2012-2015(3tahun), selanjutnya melanjutkan jenjang pendidikan di SMAN 3 Unggul Sigli pada tahun 2015-2018(3 tahun). Pada tahun 2018 penulis berhasil melanjutkan studinya di program studi(S1) Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh hingga sekarang.
G-mail penulis muhammadhaikal@gmail.com dan Nomor HP/WA 081263789600. Penulis bertempat tinggal asli di Desa Lamkuta Kec Pidie Kab Pidie NAD, dan bertempat tinggal saat perkuliahan di Desa Lamgugob Syiah Kuala Banda Aceh. Demikian riwayat penulis, sekian terima kasih, Wassalam.

pornvids.xyz indoporno.xyz rentalmobilpontianak.xyz videobokep18.xyz fullbokep.xyz videobokepxxx.xyz bokeppro.xyz filmbokeps.xyz videopornoindo.xyz bokepbaru.xyz